Muser – Pemerintah Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan seluruh proses perubahan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan verifikasi dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 telah disusun secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, serta mencerminkan kebutuhan, kondisi, dan prioritas pembangunan Desa Muser. Perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan program dan kegiatan desa dengan perkembangan situasi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, tim penyusun APBDes, serta pendamping desa. Dalam kegiatan tersebut dilakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap berbagai dokumen pendukung perubahan anggaran, antara lain rencana kegiatan, pergeseran anggaran, serta realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Proses evaluasi dilakukan secara cermat untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.

Melalui kegiatan verifikasi dan evaluasi ini, Pemerintah Desa Muser berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap perubahan anggaran diharapkan dapat disusun secara tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat desa serta meningkatkan pemahaman bersama terkait mekanisme perubahan anggaran desa. Diskusi dan evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Muser menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.